Viral    Unik    Olahraga    Politik    Ekonomi    SelebNews    Pasang Iklan    FILM   
Home » » Malaysia mencabut undang-undang berita palsu yang kontroversial

Malaysia mencabut undang-undang berita palsu yang kontroversial

Posted by Cinta Berita on Jumat, 17 Agustus 2018




Parlemen Malaysia membatalkan undang-undang kontroversial, yang bisa dipakai untuk memenjarakan orang yang dinyatakanoleh pihak berwenang menyebarkan berita palsu (fake news). BERITA BOLA

UU itu bisa membuat orang dipenjara sampai enam tahun.

Para bagian parlemen hari Kamis (16/08) menentukan mencabut undang-undang ini sesudah menggelar pembahasan sepanjang tiga jam.

Charles Santiago, bagian parlemen berasal dari koalisi Pakatan Harapan kepada kantor berita AFP menyatakan 'keputusan membatalkan UU berita palsu adalah bagian berasal dari upaya untuk menghapus seluruh UU yang melanggar hak asasi manusia atau yang membatasi kebebasan berpendapat'.

Teddy Baguilat, bagian kaukus parlemen Asia Tenggara mengenai HAM memuji cara ini.

"Undang-undang tersebut memahami dibuat untuk membungkam kritik pada pemerintah dan untuk menahan warga menyimak urusan publik ... Mestinya sejak awal undang-undang ini tak boleh ada," kata Baguilat.

Undang-undang ini diajukan oleh pemerintah terdahulu pimpinan Perdana Menteri Najib Razak dan disahkan April lalu, tetapi dikecam oleh banyak pihak. AGEN IBCBET

Mereka menggambarkannya sebagai upaya untuk membungkam kritik yang mempersoalkan dugaan korupsi di pemerintah.


Denda US$120.000
Peraturan disahkan saat pemerintah terbelit persoalan dugaan korupsi di instansi investasi negara, 1MDB.

UU turut menjadi isu panas didalam pemilu pada Mei yang berujung bersama kekalahan koalisi Najib.

Selama kampanye, aliansi reformasi di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad berjanji untuk membatalkannya.

Dalam undang-undang ini disebutkan, mereka yang dinyatakan oleh pihak berwenang menyebarkan berita palsu bisa didenda US$120.000 atau kira-kira Rp1,7 miliar selain hukuman badan.

Beberapa hari menjelang pencoblosan, Mahathir -yang saat itu sebagai pemimpin oposisi- sempat diselidiki oleh aparat bersama tuduhan menyebarkan berita palsu.

Beberapa pihak berpendapat cara Najib, dan sebagian negara Asia lain, mengesahkan undang-undang 'tak lepas berasal dari beraneka pengakuan berasal dari Presiden Trump soal berita bohong'. HOT GIRL

Namun para pegiat memperingatkan, legislasi seperti ini bisa dipakai untuk membungkam lawan-lawan pemerintah.

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2014 Cinta Berita. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger