Viral    Unik    Olahraga    Politik    Ekonomi    SelebNews    Pasang Iklan    FILM   
Home » » DANJEN KOPASSUS MAYJEN CANTIASA ANGKAT BICARA Pascapenangkapan Eks Danjen Soenarko, Ini Seruannya

DANJEN KOPASSUS MAYJEN CANTIASA ANGKAT BICARA Pascapenangkapan Eks Danjen Soenarko, Ini Seruannya

Posted by Cinta Berita on Rabu, 22 Mei 2019



CintaBerita - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, Selasa (21/5/2019), angkat bicara soal makin menghangatnya dinamika di tengah masyarakat karena Pemilu 2019.

Cantiasa menyerukan kepada seluruh jajaran satuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Seruan itu berkaitan dengan makin menghangatnya dinamika di tengah masyarakat karena Pemilu 2019.

Melansir kompas.id. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas di Jakarta, Selasa, Cantiasa menuturkan, selama proses Pemilu 2019 berbagai isu dan kejadian mengemuka silih berganti. Isu-isu yang muncul belakangan mulai menyeret satuan Kopassus.

Peristiwa terbaru adalah penangkapan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko oleh Mabes Polri atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi 22 Mei.

Kopassus, menurut Cantiasa, merupakan satuan yang dihormati dan dibanggakan karena standar profesionalismenya yang tinggi.

Cantiasa juga menyebut Kopassus memiliki sejarah prestasi panjang dalam menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, dia tidak ingin Kopassus kini justru dijadikan alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.



”Tidak boleh ada satu pun prajurit Kopassus yang bertindak karena inisiatif pribadi, kelompok, maupun pihak-pihak lain di luar garis komandonya.

Tidak boleh ada prajurit Kopassus yang mengeluarkan komentar, apalagi bernada provokatif dalam media sosial maupun secara lisan,” tutur Cantiasa.

Agar prajurit Kopassus tak bertindak atas inisiatif pribadi, Cantiasa memerintahkan kepada setiap prajurit Kopassus untuk memegang teguh rantai komando dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan mereka.

Apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh prajurit Kopassus harus berdasarkan perintah tegak lurus yang disampaikan melalui garis komando.

Lebih dari itu para unsur komandan bawahan diminta selalu mengecek pelaksanaannya di satuan masing-masing.

Wakil Komandan Jenderal Kopassus Brigadir Jenderal Mohammad Hasan menambahkan, loyalitas prajurit Kopassus tegak lurus kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Prajurit Kopassus juga tetap setia menjaga nama baik korps dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Sebelumnya TNI dan Polri melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyelundupan senjata api terkait aksi unjuk rasa 22 Mei 2019, menyikapi hasil rekapitulasi KPU dalam suara Pilpres 2019.

Dua orang sudah ditahan, yakni Mayjen (Purn) S (Soenarko) dan Praka BP.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (21/5/2019),



Mayjen Sisriadi mengatakan, pada Senin (20/5/2019) malam, penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI telah melakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku. Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap.

"Hal ini dilakukan karena salah satu oknum yang diduga pelaku berstatus sipil (Mayjen Purn S), sedangkan satu oknum lainnya berstatus militer (Praka BP)," kata Sisriadi.

Saat ini, kata Sisriadi, Mayjen (Purn) S menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur. Sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menganjurkan, masyarakat tidak datang pada unjuk rasa di depan Kantor KPU pada 22 Mei 2019.

Menurut Moeldoko, pemerintah banyak mendapatkan informasi mengenai potensi terjadinya gangguan keamanan pada tanggal tersebut.

"Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata. Orangnya ini sedang diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Bisa saja mereka melakukan tembakan di kerumunan akhirnya seolah-olah itu ya dari aparat keamanan, TNI-Polri. Itulah yang akan menjadi trigger, awalnya situasi menjadi chaos," kata dia.

Penegakan hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang didapatkan intelijen negara sebelumnya mengenai potensi terjadinya kerusuhan pada 22 Mei 2019.

"Keinginan awalnya begitu. Meski kalau dari analisis dari waktu ke waktu, mudah-mudahan situasi ini sudah mereda," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak membual atas informasi itu. Bukan pula untuk menakut-nakuti atau ingin "menggembosi" pengerahan massa yang akan dilakukan pada saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019.

Justru, wajib bagi pemerintah untuk memberitahukan informasi mengenai potensi gangguan keamanan yang akan terjadi pada tanggal tersebut.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/5/2019).

Soenarko dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019).

"Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana serta kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli," ujar pelapor bernama Humisar Sahala di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, arahan Soenarko terekam dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit yang beredar di media sosial.



Di video tersebut, Sunarko yang mengenakan kemeja merah marun bergaris vertikal hitam tampak duduk di sebuah kursi dan berdialog dengan sejumlah orang.

"Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU, mungkin ada yang tutup Istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras," ujar Soenarko. 

Menurut Humisar, pernyataan Soenarko tersebut membuat keresahan di masyarakat. Selain itu, Sunarko juga diduga mengadu domba pemerintah dengan masyarakat.

"Sebagai purnawirawan TNI tidak sepatutnya Soenarko memberikan arahan demikian," ucapnya.

Soenarko diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 110 jo 108 KUHP dan Undang-Undang Nomod 1 Tahun 1946 Pasal 163 bis Jo 416 mengenai keamanan negara atau makar.

Laporan itu terdaftar dalam nomor polisi LP/B/0489/V/2019/Bareskrim tertanggal 20 Mei 2019.


Suka main lotre dan bingung cari bandar online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya....

#Livedrawhongkong #resulthongkong #angkahongkong



close
Image and video hosting by TinyPic

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2014 Cinta Berita. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger