Viral    Unik    Olahraga    Politik    Ekonomi    SelebNews    Pasang Iklan    FILM   

Rekomendasi Posts



















Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Sidang MK - Daftar 5 Tuduhan Kecurangan Jokowi Bikin Dia Bisa Didiskualifikasi dan Prabowo Menang



Cintaberita - Diungkap lewat Sidang MK ( Mahkamah Konstitusi), berikut daftar 5 tuduhan kecurangan Jokowi - Maruf Amin yang bikin dia sanggup didiskualifikasi berasal dari Pilpres 2019 dan Prabowo-Sandi yang menang.

Ketua Tim Hukum Capres dan Cawapres RI no urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menilai pasangan Capres dan Cawapres RI no urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin berpotensi melaksanakan kecurangan secara terstrukrur, sistematis, dan masif selama sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh gara-gara itu, Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Jokowi dan Maruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Mereka terhitung meminta MK membuktikan pasangan Capres dan Cawapres no urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan nada diulang secara nasional.

BANDAR DOMINO99 AGEN BANDARQ AGEN POKER

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin wajib dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno wajib dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, atau paling tidak pemungutan nada Pilpres 2019 diulang secara nasional," ujar Bambang Widjojanto didalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6/2019).

Baca juga : Kronologi Suami Gadaikan Istri Terbongkar, Terungkap Fakta Terbaru, Anak Kandungnya Juga Dijual!

Bambang Widjojanto menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melaksanakan 5 bentuk kecurangan selama Pilpres.

Kelima tuduhan kecurangan itu, yakni:

1. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah,

2. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN,

3. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen,

4. Pembatasan kebebasan pers, dan

5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Bambang Widjojanto mengklaim, kelima model pelanggaran dan kecurangan itu berwujud terstruktur, sistematis dan masif.

"Dalam arti dikerjakan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak lokasi Indonesia," kata Bambang Widjojanto.

Untuk memperkuat dalilnya itu, Bambang Widjojanto melampirkan tautan berita fasilitas massa online sebagai buktinya.

Terkait penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah misalnya, Bambang Widjojanto  mencantumkan sebanyak 22 tautan berita.

Pada intinya, semua berita berikut menyoroti perihal upaya pemerintah menambah gaji aparatur sipil negara, kenaikan dana kelurahan, pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos), percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyiapan skema Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri.

"Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara berikut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying," ucap Bambang Widjojanto sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Patut diduga bersama alur logika yang wajar, punya tujuan untuk memengaruhi penerima faedah baik secara segera ataupun tidak segera berasal dari program kerja tersebut, yang biasanya tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01," tutur dia.

Tim Hukum 02 Meminta MK Diskualifikasi Jokowi Dan Lakukan Pungutan Suara Ulang



CINTABERITA - Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengajukan sejumlah permohonan dalam sidang perdana sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumat (14/6/2019).

Dalam sidang, Bambang menyebut bahwa Pilpres 2019 diwarnai dengan adanya kecurangan dalam penghitungan suara.

Satu di antara permohonan, Bambang menyebut supaya paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari pilpres lantaran diduga telah melakukan penggelembungan dan pencurian suara.

Untuk itu, ia meminta supaya MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Menyatakan Jokowi-Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu pilpres 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, dan masif," ujar Bambang seperti dikutip dari Kompas TV Live.

"Menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024," sambungnya.

Namun, jika itu tak dapat dikabulkan, maka Bambang memohon kepada MK supaya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia.

Atau jika tidak bisa dilakukan pemungutan suara ulang di 12 wilayah.

"Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasa 22E Ayat 1 UUD 1945," jelas Bambang.

"Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945," imbuhnya.

Sementara itu Anggota Tim Kuasa Hukum 02, Denny Indrayana menyebutkan pihaknya memiliki beban dalam pembuktian dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Denny dalam pembacaan argumentasi kualitatif tindak kecurangan pilpres saat proses sidang perdana sengketa.

Dijelaskan Denny, pihaknya mengaku memiliki beban lantaran yang sedang dilaporkan merupakan setingkat birokrasi pemerintahan hingga presiden.

"Beban pembuktian dalam kasus ini, tidak bisa semata ditangani pemohon," ujar Denny saat membacakan poin argumentasi ke tujuh.

"Karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen dan birokrasinya," sambungnya.

Untuk itu, ia memohon supaya hakim memberikan dukungan dan perlindungan kepada para saksi dan ahli dari kubu 02.

"Maka dengan penuh kerendahan hati, kami memohon dukungan penuh kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia," kata Denny.

"Khususnya untuk membangun system witness protection atau perlindungan saksi bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.


suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung  tunggu apa lagi ....!

BANDAR DOMINO99 | AGEN BANDARQ | AGEN POKER 


Image and video hosting by TinyPic

Tim Kuasa Hukum Calon Presiden Nomor Urut 2 Meminta Untuk Pemilu di Ulang Kembali



CINTABERITA - Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Hakim Konstitusi untuk memutuskan pemungutan suara ulang di 12 daerah.

Hal Tersebut disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta pada Jumat (14/6/2019).

Daerah yang dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Kemudian, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Menurut perhitungkan KPU, 12 wilayah yang disebut, 8 wilayah Jokowi-Maruf unggul dibandingkan Prabowo-Sandiaga.

Yaitu Jateng, Jatim, dan Papua.

Sedangkan Prabowo-Sandi menangi empat wilayah sisanya.

Selain itu, Bambang mengatakan berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki tim 02, perolehan suara pasangan Prabowo Subianto unggul dari pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48%) dan Prabowo Subianto-sandiaga Uno 68.650.239 (52%). Jumlah 132.223.408," ujarnya.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga menyatakan hasil perolehan suara versi KPU tidak sah lantaran banyak kecurangan.

Tak hanya itu, Bambang juga meminta pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta pilpres didiskualifikasi karena diduga melakukan beberapa kecurangan.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019–2024," kata Bambang. 

Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..! 

AGEN SBOBET | BERITA BOLA | AGEN IBCBET


Image and video hosting by TinyPic

Sejarah Mencatat MK Tak Pernah Kabulkan Gugatan Pilpres Yang Kalah



CINTABERITA - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa Pilpres 2019.

Gugatan tersebut  dilayangkan karena pasangan dengan nomor urut 02 ini merasa telah terjadi kecurangan dalam rangkaian proses Pilpres 2019 yang berlangsung kemarin. 

Pendaftaran gugatan serta bukti dari tim BPN Prabowo-Sandi telah  diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda Mahkamah Konstitusi (MK), Muhidin, Jumat (24/5/2019) malam. 

Dalam pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2019 tersebut, terdapat 51 alat bukti yang dilaporkan dalam berkas gugatan.

Mengutip dari siaran langsung Kompas TV, Bambang Widjojanto mengatakan akan menyusulkan bukti lain untuk melengkapi gugatan sengketa pilpres 2019.

Bukti tersebut diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda MK, Muhidin.

"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan,"

"Kemungkinan kami juga menambahkan beberapa hal yang penting"

"Dan diperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Bambang Widjojanto dalam jumpa pers (25/5/2019) malam di Gedung MK.

Dalam pendaftaran gugatan tersebut terdapat 8 Nama Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi.

Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 ini rencananya akan berlangsung pada Jumat (14/6/2019).

Jika menilik faktor sejarah, dari sejumlah gugatan terkait Pilpres tak ada satupun hakim mengabulkan gugatan pihak yang kalah di proses Pilpres.

MK sendiri telah menyidangkan gugatan sengketa Pilpres, sejak pemilihan Presiden secara langsung  pertama kali digelar pada tahun 2004.

Ketika itu pasangan SBY-Jusuf Kalla memenangi pertarungan yang diikuti oleh 5 kontestan.

Usai Pilpres, pasangan Wiranto-Gus Sholah yang kalah di putaran pertama mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 Namun MK ketika itu tak mengabulkan gugatan penggugat.

Saat Pemilu 2009, kemenangan pasangan SBY-Boediono di Pilpres juga digugat pasangan lainnya yang kalah dalam kontestasi.

Pasangan Megawati-Prabowo serta Jusuf Kalla-Wiranto sama-sama mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun sekali lagi MK tak menolak permohonan pihak yang kalah dalam penghitungan KPU.

Pada Pilpres tahun 2014, sekali lagi pasangan yang kalah berdasarkan penghitungan KPU mengajukan gugatan ke MK.

Saati itu hanya ada 2 pasangan yang bertarung di Pilpres, yakni Jokowi-Jusuf Kalla serta Prabowo-Hatta Rajasa.

Dalam penghitungan KPU, Jokowi-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014.

Tak puas dengan keputusan tersebut, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan gugtan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta Rajasa.

Dan Jokowi-Jusuf Kalla akhirnya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.  

Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.


Agen Bola Terpercaya | Agen Poker Terpercaya | Agen Casino Terpercaya


Image and video hosting by TinyPic

Wiranto Memuji Langkah Prabowo yang Ajak Pendukung Tak Hadir di MK



CINTABERITA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memuji langkah calon presiden 02 Prabowo Subianto yang menyerukan pendukungnya agar tak hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) selama sidang sengketa pilpres.

Mantan Panglima ABRI ini menilai, Prabowo telah melakukan hal positif, menghormati hukum, serta menjaga perdamaian dan kerukunan.

"Dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin kita betul-betul sangat mengapresiasi. Saya menaruh hormat betul atas pernyataan beliau untuk mengajak para pendukungnya, para simpatisannya untuk melakukan langkah-langkah yang positif ya," ungkap dia yang ditemui di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Ia menuturkan, pernyataan Prabowo itu menunjukan bahwa ketua umum Partai Gerindra tersebut menjunjung tinggi proses konstitusional.

"Bahkan kata-katanya Prabowo yang memohon kepada para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi, beliau minta supaya proses hukum berjalan dengan baik tanpa diganggu dengan gerakan-gerakan massa. Ini saya kira sesuatu yang sangat bagus sekali," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia berharap para pendukung pasangan 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dapat mematuhi, agar keadaan politik menjadi lebih dingin.

"Kita berharap memang dapat dipatuhi oleh para pendukung beliau, para simpatisan beliau, dan saya yakin kalau itu. Itu dipatuhi dan ditaati maka tentu suhu politik menjadi dingin kembali, keamanan menjadi terjaga," jelas Wiranto.

Diketahui, dalam video berdurasi sekitar 5 menit Prabowo Subianto meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi selama sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Dirinya menegaskan bahwa sejak awal telah memutuskan menempuh jalur hukum dalam menyikapi hasil pilpres 2019.

Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

"Kami putuskan selesaikan (sengketa) melalui jalur hukum dan konstitusi, karena itu saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," ujar Prabowo melalui video pada Selasa (11/6/2019).

"Saya mohon sami'na wato'na, percayalah pada pimpinan dan sungguh-sungguh kalau anda dukung Prabowo-Sandi, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," ucapnya.


suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung  tunggu apa lagi ....!

AGEN POKER | AGEN DOMINO99 | DOMINO ONLINE 



Image and video hosting by TinyPic

Kuasa Hukum Makara Pancasila Menilai Revisi Permohonan Sengketa Pilpres 2019 Gugur Demi Hukum



Cintaberita Revisi Permohonan Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dikerjakan kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi dianggap kuasa hukum Makara Pancasila harus dianggap gugur demi hukum.

Hal selanjutnya diungkapkan Tim Kuasa Hukum Makara Pancasila, Rinto Wardana cara perbaikan Permohonan Sengketa Pilpres 2019 yang dikerjakan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tidak diatur di dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

Dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, pihak yang diberikan peluang untuk jalankan perbaikan terbatas cuma terhadap Termohon, pihak perihal dan Bawaslu.

"Jadi, pemohon tidak sanggup jalankan perbaikan Permohonan gara-gara terikat terhadap keputusan pengajuan Permohonan di dalam kala paling lama, 3 hari setelah penetapan perolehan nada hasil Pilpres," jelasnya ditemui di gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat terhadap Rabu (12/6/2019).

BANDAR DOMINO99 AGEN BANDARQ AGEN POKER

Hal tersebut, katanya, sudah sesuai bersama Pasal 6 Ayat 1 Peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 yang halangi hak Pemohon untuk jalankan perbaikan permohonan.

Baca juga : Uang Tumbuh di Dalam 5 Ember Besar sampai Kasus Penggandaan Uang Berujung Pembunuhan di Lampung

"Jadi, seandainya Kuasa Hukum Prabowo-Sandi jalankan perbaikan permohonan, maka permohonannya harus dianggap gugur dan Majelis Hakim MK harus menolak permintaan tersebut," jelasnya.

Selain itu, Makara Pancasila yang terdiri berasal dari sejumlah pengacara, antara lain Sri Patriawati Soetjipto, Diana Penyami, Rolas Jakson, dan Periati Ginting itu mempersoalkan status Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, yakni Bambang Widjajanto dan Denny Indrayana.

Kedua kuasa hukum selanjutnya ditegaskannya terlibat di dalam persoalan hukum, sehingga secara code of conduct tidak sanggup menanggulangi sengketa hukum.

Apalagi, tidak benar satunya diungkapkan Rinto masih berstatus sebagai Anggota TGUPP.

"Harusnya majelis hakim MK menolak kedua orang Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ini gara-gara punyai konflik kepentingan, di mana mereka tercatat dulu mengalami persoalan hukum serius," ungkapnya.

3 Purnawirawan Terseret Kasus Kerusuhan 21-22 Mei 2019




CINTABERITA - Tiga nama purnawirawan menjadi sorotan publik terkait peristiwa kelam kerusuhan Jakarta, 21-22 Mei 2019. Dua hari itu, sebagian Ibu Kota, dari Jalan Thamrin hingga kawasan Slipi, mencekam. Sembilan orang jadi korban tewas. 

Mereka yang terseret dalam pusaran kasus kerusuhan Jakarta adalah mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, dan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Mohammad Sofjan Jacoeb.

Ketiganya menjadi tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata ilegal. Bahkan keterlibatan mereka dikaitkan dengan kembalinya Tim Mawar yang bubar sejak 1999 lalu -- informasi itu dibantah keras oleh mantan komandannya, Mayjen Purnawirawan Chairawan. 

Polisi juga menangkap para tersangka lain, termasuk politikus PPP Habil Marti yang diduga sebagai sosok donatur untuk membeli senjata guna mengeksekusi sejumlah target yang telah ditentukan: empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei. 

Proses hukum masih berlangsung untuk menguak, apakah mereka yang telah ditangkap adalah dalang kerusuhan 21-22 Mei, atau mereka hanya 'wayang' yang dikendalikan pihak lain. 

Dugaan ada elite politik yang ikut bermain sempat disuarakan sejumlah pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menduga ada dalang di balik terjadinya kerusuhan Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Dalang tersebut sengaja memanfaatkan momen itu untuk kepentingan politiknya.

"Jelas sekali ada mastermind ada orang aktor-aktor intelektual yang mendesain ini semua, memanfaatkan demonstrasi damai minggu lalu itu untuk menyebar teror demi kepentingan politik mereka yang sampai sekarang belum kita tahu. Tapi, jelas itu ada orang kuat yang melakukan pendanaan yang mendesain ini semua," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.

"Jadi saya minta kepada pihak kepolisian untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan hukum terhadap orang tersebut atau beberapa orang tersebut. Yang bisa saja merupakan bagian dari elite politik," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat intelijen, Diyauddin mengaku yakin, ada elite politik yang bermain dalam kerusuhan itu. Terlebih saat itu nuansa Pilpres masih kental terasa.

"Tapi saya ndak berani nyebutinnya. Yakin banget. Dan, ini benar-benar situasi kerusuhan kemarin itu adalah situasi yang di-setting untuk menciptakan situasi 1998, ada chaos dan sebagainya, sampai seolah-olah ini menjadikan pilpres ini deligitimate," kata dia Rabu (12/6/2019).








































Sementara itu, pengamat politik sekaligus Anggota Dewan Pakar the Habibie Center, Indria Samego mengungkapkan, harus jelas siapa yang dimaksud dengan elite politik yang diduga terkait.

"Kalau misalnya, sebut saja Prabowo, belum tentu," kata dia. Sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah bahwa Capres 02 itu bisa dikaitkan dengan kasus kerusuhan dan dugaan makar.

"Atau, mungkin, ini bagian dari elemen-elemen yang mengharapkan Prabowo menang. Sehingga menggunakan cara-cara yang diperkirakan bisa mewujudkan kemenangan, tanpa harus menyampaikan kepada Prabowo," tambah dia.

Apapun, menurut Indria, semua prasangka harus diuji dengan pembuktian yang kuat.

"Menurut saya, belum tentu juga. Curiga boleh, tapi itu bukan hukum. Bukti yang harus dijadikan pegangan," tambah dia. 

Jawaban Polisi

Dikonfirmasi, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra belum memberikan jawaban secara pasti terkait adanya dugaan keterlibatan elite politik. Kasus ini, kata dia, masih terus dikembangkan.

"Dugaan keterlibatan kelompok-kelompok tertentu, yang disebutkan salah satu media, juga jadi bagian sumber informasi yang terus didalami penyidik," kata AdiRabu (12/6/2019).

Namun dia menegaskan, semua itu masih dalam proses penyelidikan. Perlu ada fakta kuat di lapangan untuk membuktikan adanya kelompok tertentu yang ikut bermain dalam kejadian tersebut.

"Kita juga perlu konfirmasi terhadap aspek-aspek lain seperti adanya saksi-saksi, barang bukti, dan lainnya," kata dia.

Adi menegaskan, tak ada niatan Polri untuk mendiskreditkan para purnawirawan. Yang dilakukan Polri murni penegakan hukum yang didasarkan oleh fakta.

"Tidak boleh sebuah asumsi. Kenapa? Karena dalam penegakan hukum ini, ada aspek hak asasi manusia," ujar dia.

Karena itu, lanjut Adi, penjelasan yang sudah disampaikan Polri terkait penegakan hukum kasus kerusuhan Jakarta menjadi bagian upaya pengembangan kasus ini.

"Jadi kalau ada pendapat itu menggiring opini, saya rasa tidak tepat. Fakta hukum menjadi pijakan utama, merupakan bentuk akuntabilitas Polri ke masyaralat. Penegakan hukum berdasarkan aturan yang ada," jelas Adi.


suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung  tunggu apa lagi ....!

BANDAR DOMINO99 | AGEN BANDARQ | AGEN POKER 

Image and video hosting by TinyPic

Jokowi Didesak Untuk Membentuk Tim Pencari Fakta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei 2019




CINTABERITA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) menginginkan Presiden Jokowi membentuk Tim Pencari Fakta dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator KontraS Feri Kusuma karena menganggap polisi terlalu menitikberatkan penanganan kasus terhadap tersangka dugaan percobaan pembunuhan terhadap 4 pejabat publik.

"Padahal, tewasnya 9 orang warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap sama pentingnya dengan penanganan kasus tersebut," kata Feri saat menggelar konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/19).

Menurutnya, pengungkapan kasus tindak pidana percobaan pembunuhan dalam kerusuhan 21-22 Mei memang penting segera diselesaikan.

KontraS pun mengapresiasi komitmen pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kendati demikian, dari sisi korban, perlu ada penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), supaya jelas apakah aktor di balik kerusuhan ini melibatkan negara atau nonnegara, serta untuk memastikan pemenuhan keadilan bagi warga yang menjadi korban.

Sebab itu, menurut Feri, Tim Pencari Fakta perlu dibuat agar lembaga lain yang berwenang bisa ikut bergabung menyelesaikan kasus ini.

Misalnya, Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki kesalahan-kesalahan administratif.

Begitu pula dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk mendampingi para korban kerusuhan ini.

"Saya berharap dengan adanya TPF, penanganan kasus ini akan menjadi titik penting bagi membangun negara kita, yang lebih mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia," kata Feri.


Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.

agen togel resmi | agen togel terpercaya | bandar togel terpercaya 


Image and video hosting by TinyPic

Gerindra Ngaku Ditawari Kursi Menteri, tapi Sekarang Fokus ke MK, Pede Bisa Diskualifikasi Jokowi



Cintaberita - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui sebenarnya tersedia tawaran kursi menteri berasal dari Jokowi untuk partainya.

Kendati demikian, Andre Rosiade tak menyebut secara gamblang, apakah Gerindra terima atau menolak tawaran kursi menteri berasal dari Jokowi itu.

"Bukan hanya Demokrat dan PAN yang di tawarkan posisi menteri, pasti kita terhitung ditawarkan," ujarnya di dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (12/6/2019).

Andre Rosiade mengatakan, Gerindra adalah partai politik dengan perolehan nada terbanyak ke dua di dalam Pileg DPR RI.


Ia lebih-lebih menyebut partai yang disebut-sebut terhitung memperoleh tawaran kursi menteri Jokowi, Demokrat, adalah partai yang pas ini posisinya sudah tak seperti dulu.

AGEN POKERAGEN DOMINO99 DOMINO ONLINE

Dikatakannya, pas ini Demokrat hanya berada di posisi tujuh, lebih-lebih tak dapat posisi pimpinan di DPR RI.

Baca juga : SEDANG VIRAL Polwan Bripda Iin Ariska, Uang Panaik Rp 300 Juta dan 1 Ton Beras 1 Ekor Kuda di Sulsel

"Demokrat ini walaupun pernah jadi the ruling party tapi itu masa lalu. Sekarang mohon maaf, partai ini tersedia di nomer urut tujuh, lebih-lebih di DPR tidak dapat pimpinan DPR," ujar Andre Rosiade.

"Jadi kita ini partai ke dua terbesar perolehan nada terbanyak di Indonesia, pasti tawaran itu ada, tapi fokus kita MK
Ini tawarannya ada," lanjutnya.

"Demokrat ini walaupun pernah jadi the ruling party tapi itu masa lalu. Sekarang mohon maaf, partai ini tersedia di nomer urut tujuh, lebih-lebih di DPR tidak dapat pimpinan DPR," ujar Andre Rosiade.

"Jadi kita ini partai ke dua terbesar perolehan nada terbanyak di Indonesia, pasti tawaran itu ada, tapi fokus kita MK
Ini tawarannya ada," lanjutnya.

Saat Sengketa Hasil Pilpres Berlangsung, Prabowo Minta Pendukungnya Tak ke MK



CINTABERITA - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung.

"Kalau Anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata Prabowo dalam sebuah rekaman video yang beredar di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa 11 Juni 2019.

Prabowomengatakan, memang ada delegasi untuk dampingi tim hukum. Namun tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa besar untuk menghindari fitnah dan provokator.

Menurut dia, pihaknya percaya pada hakim MK. Apapun keputusan MK, lanjut dia, harus disikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kami mohon Anda percaya pada kami akan berbuat untuk bangsa dan negara. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Antikekerasan




Prabowo menjelaskan dirinya dan Sandiaga telah memutuskan untuk menyerahkan persoalan terhadap hasil Pemilu 2019 melalui jalur hukum dan konstitusional.

Dia juga mengatakan dirinya dan Sandiaga terus berpandangan dan bertekad untuk melakukan aksi damai dan menghindari kekerasan.

"Kalau pun ada kegiatan dan acara dan pendapat di hadapan umum harus tetap dilaksanakan dengan damai dan antikekerasan," kata Prabowo.

Dia menegaskan dirinya sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini, dan dirinya bersama Sandiaga berharap semua pendukung selalu tenang dan sejuk, damai dan berpandangan baik serta melaksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan sesama anak bangsa.


Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.

buku mimpi | agen togel | bandar togel 

Image and video hosting by TinyPic

Habil Marati Politisi PPP dan Eks Manajer PSSI Donatur Pembunuh Bayaran 5 Jenderal dan Bos Survei



CINTABERITA - Polisi telah menetapkan tersangka lain terkait kasus dugaan membawa, menyimpan, menguasai, dan menyembunyikan senjata api tanpa izin dengan motif pemufakatan jahat untuk melakukan perencanaan pembunuhan.

Tersangka tersebut Habil Marati (HM), yang ditangkap pada 29 Mei 2019 di rumahnya pada kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Tersangka ke delapan yang kami amankan adalah saudara HM," ungkap Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Polisi membeberkan peran HM yang merupakan pemberi dana kepada tersangka KZ atau Kivlan Zen.

"Jadi uang yang diterima tersangka KZ berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api, juga memberikan uang Rp60 juta langsung kepada HK untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api," lanjut Ade.

Adapun polisi merincikan uang Rp60 juta tersebut yakni Rp 10 juta untuk operasional, dan Rp50 juta untuk melaksanakan unjuk rasa.

"HM juga memberikan dana operasional sebesar 15 ribu SGD (Rp150 juta) kepada KZ. Kemudian KZ mencari eksekutor yaitu HK dan Udin, dan diberikan target 4 tokoh nasional," imbuh Ade.

Polisi juga menyita beberapa barang bukti dari tersangka HM, di antaranya ponsel genggam untuk melakukan komunikasi dan print out transaski bank.

Sebelumnya, polisi telah menjerat Kivlan Zen terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api.

Kasus itu berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Armi yang merupakan sopir paruh waktu Kivlan adalah salah seorang tersangka tersebut.

Melansir dari siaran Kompas TV, diberitakan berdasarkan hasil investigasi Majalah Tempo edisi (9/6/2019) Habil Marati, politisi PPP mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif daerah pemilihan Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2019 lalu. 

Habil Marati sebelumnya pernah diperiksa pihak kepolisian pada tanggal 30 Mei 2019 di Polda Metro Jaya selama lima jam.

Selain itu, Habil Marati dipercaya PSSI sebagai manajer timnas sejak Agustus 2012 hingga 5 Desember 2012.

Mantan anggota DPR RI itu menggantikan posisi Ramadhan Pohan yang mengundurkan diri dengan alasan kesibukan sebagai Wakil Komisi I DPR RI.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan untuk memberhentikan Manajer Timnas Indonesia, Habil Marati dari posisinya mulai Rabu

"Mulai hari ini saya resmi tidak menjabat sebagai manajer timnas. Hal ini tidak masalah bagi saya, bahkan kalau dipertahankan pun saya memilih mundur,"tutur mantan manajer Timnas Indonesia, Habil Marati saat dihubungi, Rabu (5/12/2012). 

Habil Marati tidak mampu membawa Timnas Indonesia berpestasi di Piala AFF 2012.

Langkah skuad Garuda harus terhenti di babak penyisihan Grup B.

Ade menyebutkan, dari enam tersangka itu petugas menyita empat pucuk senjata.

“Kami juga mengamankan puluhan butir peluru dari tangan para tersangka,” kata Ade dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Konpers ini turut dihadiri Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi. 


Di konpers itu, kepolisian juga menampilkan video testimoni dari empat tersangka eksekutor.

Keempat tersangka itu mengaku diperintahkan oleh mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, untuk membunuh empat tokoh nasional dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

Adapun keempat tokoh nasional yang jadi target pembunuhan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Selain itu, terungkap juga bahwa keempat eksekutor itu menerima sejumlah uang dari Kivlan Zen.

Uang itu untuk pengadaan senjata api dan operasional melakukan survei terhadap para target pembunuhan. 

Terstimoni pertama diucapkan oleh HK alias Iwan, yang berperan sebagai leader dalam rencana pembunuhan empat tokoh nasional tersebut.

HK dikabarkan merupakan mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

“Senior saya yang saya hormati, komandan saya, senior saya, Bapak Kivlan Zen. Pada Maret saya diberi uang Rp 150 juta untuk beli senjata,” ucap HK alias Iwan, Selasa.

Tajudin merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Laut. Ia mengakui diberi uang sebanyak Rp 55 juta oleh Kivlan Zen untuk membunuh tokoh nasional.

“Saya mendapat perintah dari Bapak purnawirawan Kivlan Zen untuk membunuh empat orang. Saya diberikan uang total Rp 55 juta,” ucap Tajudin. 

Setelah itu, giliran Irfansyah yang membuat pengakuan. Irfansyah mengaku pernah bertugas di Linud 100 Medan, Sumatera Utara.

Irfansyah mengaku diajak bertemu oleh Kivlan Zen di kawasan Pondok Indah.

“Kami bertemu di Pondok Indah sambil makan dan minum kopi. Kemudian datang Pak Kivlan Zen. Saya masuk ke dalam mobil Kivlan,” kata Irfansyah.

Di dalam mobil itu, Irfansyah mendapat perintah untuk melakukan survei ke rumah Yunarto, bos lembaga survei yang masuk dalam target pembunuhan. 

“Coba kamu cek alamat ini, nanti kamu foto dan videokan. Nanti saya kasih uang operasional Rp 5 juta, cukuplah untuk makan dan kopi,” ucap Irfansyah menirukan perkataan Kivlan Zen.

Menurut Irfansyah, Kivlan Zen juga menjanjikan untuk tanggungan biaya hidup anak dan istri Irfansyah jika misi pembunuhan itu berhasil dilaksanakan.

“Siapa yang bisa eksekusi nanti saya jamin anak dan istrinya,” kata Kivlan Zen ditirukan Irfansyah.

Selanjutnya, Kivlan menyuruh ajudannya memberikan uang operasional sebesar Rp 5 juta kepada Irfansyah.

“Saya dan Yusuf kemudian survei ke rumah yang dituju, alamat Pak Yunarto. Pada 21 Maret, saya ditangkap kepolisian berpakaian preman,” ujar Irfansyah.

Ade mengungkapkan, Kivlan Zen juga memberi perintah terhadap HK alias Iwan untuk mencari eksekutor. Kemudian menyerahkan Rp 150 juta untuk membeli senjata api. 

Setelah mendapatkan senpi, Kivlan masih menyuruh HK untuk mencari 1 senpi lagi.

“Alasannya, senpi yang dibeli HK alias Iwan dianggap belum memenuhi syarat,” kata Ade.

Kemudian Kivlan Zen memberikan foto dan alamat target untuk dibunuh, yakni 4 tokoh nasional dan bos lembaga survei. 

“Kivlan juga memberi Rp 5 juta kepada Irfansyah untuk survei lokasi rumah target,” imbuh Ade.

 Selain itu, polisi juga menangkap HM di rumahnya.

Menurut Ade, tersangka HM memberikan uang Rp 60 juta kepada Iwan alias HK.

Sebesar Rp 10 juta untuk operasional, dan sisanya untuk melaksanakan unjuk rasa.

“Uang itu diterima langsung oleh HK alias Iwan,” kata Ade.


Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..!



AGEN SBOBET | AGEN IBCBET  | AGEN BOLA 


Image and video hosting by TinyPic

Pembubaran Koalisi, Demokrat di Isukan Akan Hengkang dari Kubu Prabowo



CINTABERITA - Wacana pembubaran koalisi digulirkan elite Demokrat usai Pilpres 2019 berakhir.  Tidak ada motif politik di balik usulan tersebut, itu dalih sang pencetus, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik.

Menurut Rachlan, usulan pembubaran Koalisi Indonesia Kerja maupun Koalisi Adil Makmur bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca-hasil pilpres diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pria berkaca mata itu khawatir, polarisasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo di kalangan akar rumput kian tajam. Jika ini terjadi, dia memprediksi, konflik sosial dapat muncul.

Rachlan juga menilai, pembubaran koalisi bisa membuat hubungan antara elite politik mencair. Terlebih, lanjut dia, selama ini para elite belum memunculkan gagasan yang berarti untuk menghilangkan masalah di masyarakat.

"Tapi para pimpinan koalisi perlu segera datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di dalam masyarakat," ucap Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Juni 2019.

Namun, tak semua sepakat bahwa pembubaran koalisi adalah jalan keluar. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani menyangsikan alasan tersebut. Menurut dia, tensi politik di Tanah Air dapat turun ketika kedua calon presiden, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo bertemu.

"Tensi politik meredam kalau kedua capres bertemu, yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, dan yang menang komitmen menjalankan visi misi dan siap menerima kritik atau masukan. Itu fatsun demokrasi," ujar Sri Budi Senin 10 Juni 2019. 

Pengamat politik M Qodari juga menilai, konflik politik tidak akan selesai dengan cara pembubaran koalisi. Direktur Eksekutif Indo Barometer itu mengatakan, masalah utama terkait tensi politik di Tanah Air bukan di koalisi pendukung Jokowi maupun Prabowo.

"Enggak. Menurut saya enggak selesai. Yang ribut sekarang di luar koalisi, yang aktor-aktor nonparpol," kata Qodari Senin 10 Juni 2019.

Menurut dia, pembubaran koalisi hanya sarana yang diciptakan elite Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Demokrat sendiri, lanjut dia, tak ingin dicap pragmatis jika langsung keluar dari koalisi.

"Kalau saya sederhananya gini saja, ini cara exit-nya Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi. Alasannya menurunkan tensi, ini cara pamit Demokrat dan bebas dari ikatan dari 02. Entah mau ke 01 atau jalan sendiri," tutur Qodari.

Kubu Prabowo maupun Jokowi juga mengaku tidak percaya dengan alasan yang dikemukakan Rachlan soal pembubaran koalisi.







































Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay bahkan sempat menduga, Partai Demokrat sudah mendapatkan tawaran politik yang lebih baik. 

"Itu pendapat sepihak Partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik," kata Saleh beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selama ini para elite Demokrat sering menyampaikan pendapat dengan nada-nada seperti itu. Saleh yakin, pasti ada sesuatu hal yang ingin dicapai oleh partai berlambang mercy tersebut.

"Nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus Demokrat. Tentu ada target dan sasaran yang mau dicapai," ungkap dia.

Meski begitu, PAN tidak ingin ikut campur pada urusan internal Partai Demokrat. Sebab, kata dia, tidak ada paksaan untuk tetap bergabung di Koalisi Adil Makmur.

"PAN tidak bisa mencampuri sikap politik partai lain. Kami menghargai semua pilihan yang ada," ucapnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani pun menilai sikap Demokrat ini aneh. Wacana pembubaran koalisi itu, menurut dia, tidak logis.

"Dengan usulannya itu, PD (Partai Demokrat) mengirim pesan ganjil kepada partai-partai KIK. Di satu sisi, ada keinginan untuk masuk ke KIK tapi malah minta KIK-nya juga dibubarkan. Ini tentu menimbulkan tanda tanya bagi kami di KIK," kata Arsul, Jakarta, Senin 10 Juni 2019.

Dia kemudian menyinggung posisi Demokrat yang masih di luar koalisi. Dia khawatir, ketika Demokrat masuk ke KIK, justru akan menciptakan kekikukan dalam berkomunikasi antar-anggota koalisi.

"PD masih di luar saja kemauannya aneh-aneh, tidak berusaha menciptakan common understanding terhadap kami yang sudah di dalam. Lah, jangan-jangan nanti kalau di dalam juga aneh komunikasi publiknya dengan sesama anggota KIK," ungkap Arsul.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding juga menilai, ide membubarkan koalisi sangat tidak masuk akal, karena sebuah pemerintahan harus didukung partai politik dan dikontrol pihak oposisi sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.

"Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," kata Karding di Jakarta.

Dia menilai permasalahannya bukan pada koalisi, namun bagaimana membangun tradisi di kalangan para politikus, pemimpin, institusi dan masyarakat, agar dalam tiap kompetisi politik dibarengi dengan sikap siap menang dan siap kalah.

"Karena sikap kalah dan siap menang pada prinsipnya adalah hakikat demokrasi," ucap Karding.

Tak Ada Koalisi yang Permanen




Bersama Tokoh Koalisi Indonesia Adil Makmur, Capres Prabowo Sapa Pendukung di Bogor
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat berorasi di depan pendukungnya di area Stadion Pakansari, Kab Bogor, Jumat (29/3). Kampanye terbuka itu dihadiri sejumlah tokoh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Fithriansyah)

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani mengatakan, sebenarnya, tidak ada aturan dalam sistem politik di Tanah Air terkait koalisi. Selama ini, Indonesia menganut sistem presidensial yang pada dasarnya tidak mengenal istilah koalisi permanen.

"Sistem presidensial pada dasarnya tidak dikenal istilah koalisi permanen. Apalagi dalam konteks Indonesia kan koalisi politik yang diatur adalah koalisi untuk pencalonan presiden. Kontraknya ya sama KPU saat daftar pilpres harus tandatangan kesepakatan koalisi dan tidak boleh mundur sampai selesai pemilu karena ada sanksi," kata Sri Budi.

Menurut dia, setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya ketika pilpres sudah selesai. Terlebih, KPU sudah mengumumkan hasil penghitungan suara nasional.

Lalu mengapa Demokrat seperti mengulur waktu untuk tegas menyatakan dan sepakat tetap berada di koalisi atau mundur? 

Dia menilai, ada kemungkinan Demokrat sedang menimbang-nimbang posisi mana yang akan menguntungkannya.

"Barangkali menunggu hasil sidang MK, sehingga sudah final. Saat ini Demokrat seperti sedang memainkan peran partai 'tengah' sambil melihat peluang gabung dengan koalisi pemenang," ujar Sri Budi.

Apalagi, menurut dia, Demokrat sedang berada di posisi sulit.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, Demokrat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wacana pembubaran koalisi tercetus.

Pertama, Demokrat sadar Prabowo kalah. Kedua, selama ini Demokrat dan Gerindra tidak sepenuhnya sama pemikiran. Misal soal penentuan calon wakil presiden.

"Dari awal memang kawinnya kawin kontrak. Bukan kawin permanen. Itupun setengah hati. ya koalisi setengah hati lah saya sebut. Ketiga, cara berpikir Demokrat memang beda dengan Gerindra. Bagi Demokrat koalisi kemenangan berakhir ketika KPU mengumumkan hasil. Gerindra belum selesai, masih menunggu MK," tutur Qodari.

Selain itu, tradisi yang dibangun Demokrat memang berbeda. Ini terlihat saat Pilkada DKI Jakarta. AHY langsung mengakui kekalahannya sebelum real count KPU diumumkan. 

Oleh karena itu, lanjut dia, koalisi sudah tidak ada pengaruh apapun bagi Demokrat jika berlanjut. 

Namun, sikap ini bukan tidak diperhitungkan. Dia yakin Demokrat punya kalkulasi sendiri.

Salah satunya, terkait dengan perolehan suara partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono. "Jangka panjangnya, Demokrat merasa dua kali pilpres, dua kali pemilu, suara turun. Dari 2014-2019 saja lah, suaranya turun ketika di luar pemerintahan. Barang kali dia berpikir, enggak turun lagi kalau masuk pemerintahan," Qodari menjelaskan.

Sementara, ada tujuan jangka pendek yang juga diduga menjadi kalkulasi Demokrat. Yakni, untuk masa depan tokoh-tokoh mudanya, terutama AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). 

"Dia butuh panggung. Kalau sekarang dia kan mayor. Kalau orang kenal AHY, ah mantan mayor. Beda kalau jadi menteri kan. Oh, dia sudah pernah menteri. Jadi selain untuk kredibilitas juga pengalaman pemerintahan," lanjut Qodari.

Pengamat politik UIN Adi Prayitno mengatakan, ribut-ribut pembubaran koalisi ini justru menguntung Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Meskipun, koalisi kubu Jokowi tidak setuju dengan pembubaran KIK.

"Tentu saja yang untung dari kisruh Demokat dengan 02 adalah pihak 01. Untungnya banyak, salah satunya mulai berkurangnya partai pengusung 02 yang keras menantang 01, bahkan kemungkinan besar Demokrat ke 01," kata Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia 

Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.

bandar togel | bandar togel terbaik | bandar togel terpercaya 

Image and video hosting by TinyPic

 
Copyright © 2014 Cinta Berita. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger