Viral    Unik    Olahraga    Politik    Ekonomi    SelebNews    Pasang Iklan    FILM   

Rekomendasi Posts



















Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Jokowi Prediksi Sandiaga Uno Bakal Gantikan Dirinya Menjadi Presiden



CINTABERITA - Presiden Joko Widodo beri tambahan tanda bahwa mantan rivalnya pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno akan menggantikannya sebagai Presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Joko Widodo di depan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Rabu (15/1/2020).

Dalam pidatonya itu, ia menyebut bahwa tersedia Kader himpunan pebisnis muda yang menjadi kandidat yang tepat pada Pilpres 2024.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan saat resmikan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Raffles Jakarta.

, Presiden Jokowi berseloroh bahwa tersedia kader Hipmi di acara tersebut akan menjadi kandidat capres pada Pilpres 2024.


suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung  tunggu apa lagi ....!

BANDAR DOMINO99 | AGEN BANDARQ |  AGEN POKER 

Meskipun tak menyebut nama, orang nomer 1 di Indonesia itu berikan tanda bahwa calon presiden terkuat sebagai penggantinya adalah sosok yang baru saja berdiri.

Sementara itu, orang yang baru saja berdiri saat Presiden Joko Widodo berpidato adalah Sandiaga Uno.

Saat itu Jokowi mengaku hanya mengenal satu mantan Ketua Umum Hipmi, yakni Sandiaga Uno yang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Pernyataan dari Presiden Jokowi termasuk langsung mendapatkan tepuk tangan riuh dari kader Hipmi yang hadir.

Merespon ucapan dari Presiden Joko Widodo, Sandiaga Uno justru menanggapi bersama amat santai.

Ia beranggap bahwa ucapan Presiden Joko Widodo cuman candaan belaka.

Sandiaga Uno termasuk menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan kemungkinan sedang membesarkan hatinya.


Image and video hosting by TinyPic

Meski Presiden Jokowi Telah Kunjungi Natuna, Kapal Tiongkok Terus Berdatangan


CINTABERITA - Sejak awal, pemerintah Indonesia berpegang pada United Nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

UNCLOS menyatakan wilayah perairan Natuna adalah bagian dari ZEE Indonesia.

Sedangkan Tiongkok berpegang pada Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim sebagai batas teritorialnya.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, sepanjang Indonesia dan Tiongkok tidak pernah satu ukuran dalam melihat klaim maka tidak aka pernah ada kesepakatan.

Ia juga menambahkan, berdasarkan perbedaan itu, maka wajar bila Kapal Tiongkok yang masuk ZEE di Natuna akan terus berulang.

Hasil gambar untuk kapal tiongkok masih di natuna

Menurutnya yang terpenting adalah Jokowi sudah hadir dan memberikan pesan yang jelas bahwa kedaulatan Indonesia di Natuna tak bisa ditawar.

Dikutip  Senin (13/1/2020), menurutnya yang terpenting adalah Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE Natuna dan melindungi nelayan yang ada.

Sebelumnya diberitakan, reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di Natuna tidak dihiraukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA).

Sebab setelah Jokowi berkunjung dan gelar pasukan TNI di Natuna, KIA tersebut masih ada.

Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.

Terdapat setidaknya 30 kapal yang masih ada di Laut Natuna Bagian Utara.

Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.

BANDAR DOMINO99 | AGEN BANDARQ | AGEN POKER 


Image and video hosting by TinyPic\

Sri Mulyani Menyita Uang Tommy Soeharto Senilai Rp1,2 Triliun



CINTABERITA - Pada zaman Orde Baru, pebisnis nasional yang termasuk anak mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisiasi proyek mobil nasional bernama Timor.

Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional (TPN). Belakangan proyek mobnas selanjutnya gagal sesudah turut dilanda krisis moneter pada tahun 1997.

Meski TPN udah tak ulang beroperasi, perusahaan selanjutnya masih meninggalkan kewajiban pinjaman pada pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhirnya bisa mengejar pelunasan pinjaman tersebut.

Dikutip berasal dari laman formal Setkab, pemerintah berhasil mengamankan duwit negara senilai Rp 1,2 triliun berasal dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri.

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan menampik usaha Peninjauan Kembali (PK) kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional pada Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara berkaitan persoalan pemblokiran duwit Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri.

Dalam Info yang dimuat di web web Mahkamah Agung disebutkan, penolakan atas PK kedua PT TPN kepada Bank Mandiri dan Menteri Keuangan bersama Nomor Register 716 PK/PDT/2017 itu diputuskan oleh tiga majelis hakim MA pada 13 Desember 2017, dan udah dikirimkan ke pengadilan pada 4 Juli 2018.

Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..! 


BANDAR BOLA ONLINE | AGEN SBOBET | AGEN IBCBET  

Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan menyongsong baik ketetapan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu, dan bersyukur bersama kemenangan tersebut.

“Kemenangan yang dicapai Pemerintah hingga tingkat PK udah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang benar-benar kritis, tajam, dan paham karena kita benar-benar yakin dana selanjutnya sesungguhnya hak Pemerintah,"" kata Tio didalam keterangannya.

Dengan putusan atas permohonan PK keduj yang diajukan oleh PT TPN ini, lanjut Tio, maka kemenangan Pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana yang udah disetor ke negara sebesar Rp 1,2 triliun udah dikukuhkan.

Selain itu, kemenangan atas perkara PT TPN ini menjadikan Menkeu sebagai pemegang hak tagih atas semua pinjaman PT TPN kepada Pemerintah RI.

"Dengan demikian, PT TPN tidak ulang punyai kesempatan untuk melakukan usaha hukum lain atas perkara perihal pinjaman PT TPN,"" terang Tio.

Perkara yang melibatkan PT TPN sebagai Pemohon PK Kedua, dan juga PT Bank Mandiri Tbk, dan Kemenkeu sebagai Para Termohon PK Kedua merupakan perkara pelik yang udah di awali sejak tahun 2006. Selain itu, termasuk terkandung lima perkara perdata berkaitan PT TPN di pengadilan Indonesia yang di antaranya udah hingga pada tingkat MA.

PT TPN mengajukan permohonan PK kedua atas Putusan PK Perkara 928 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara.

Dalam proses tersebut, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu berkoordinasi bersama Jaksa Pengacara Negara dan Bank Mandiri untuk buat persiapan strategi dan juga materi didalam Memori Kontra PK Kedua perkara tersebut. 


Image and video hosting by TinyPic\

Diminta Mundur Karena Terlalu Lembek, Prabowo Subianto Respons Santai




CINTABERITA  - Desakan tersebut terlihat berasal dari Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis, gara-gara menilai Prabowo terlampau lembek di dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Oh begitu, silakan saja bicara, kami kan negara demokrasi, orang boleh berbicara apa aja," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Nemun, dirinya meyakinkan bakal senantiasa merawat kedaulatan NKRI.

Ia menjelaskan, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil berasal dari garis pantai dan lebih berasal dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi terkecuali eksploitasi ikan atau mineral, itu wajib kerjasama, wajib izin kita," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, masuknya kapal China ke ZEE Indonesia sanggup diselesaikan secara baik.

"Ya kami cool saja, senantiasa aku katakan," ucap Prabowo.

Jangan dipanas-panasin

Diminta Mundur Dituding Lembek, Prabowo Subianto Respons Santai: Oh Begitu, Silakan Saja Bicara

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut persoalan masuknya kapal-kapal China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara, tidak wajib dipanas-panasin untuk berperang.

"Kedaulatan harga mati, tapi kami jangan panas-panasin ya," ujar Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut Prabowo, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil berasal dari garis pantai dan lebih berasal dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi terkecuali eksploitasi ikan atau mineral, itu wajib kerjasama, wajib izin kita," papar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, masuknya kapal China ke ZEE Indonesia sanggup diselesaikan secara baik.

suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung tunggu apa lagi ....!


BANDAR DOMINO99 |  AGEN BANDARQ | AGEN POKER 

"Ya kami cool saja, senantiasa aku katakan," ucap Prabowo.

Menyusul adanya momen tersebut, Prabowo menyebut wilayah-wilayah strategis di Indonesia bakal dibikin pangkalan penjagaan laut berasal dari sebagian unsur.

"Tidak hanya di Natuna kami rela membuat pangkalan, di Indonesia Timur, di sebagian area strategis semua Indonesia," kata Prabowo.



Image and video hosting by TinyPic

Jokowi Minta Anies Baswedan Segera Normalisasi Seluruh Sungai di Jakarta



CINTABERITA - Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera laksanakan normalisasi seluruh sungai yang tersedia di Ibu Kota.

Instruksi itu disampaikan Jokowi sementara memanggil Anies Baswedan dan sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).d

"Perlu aku sampaikan sungai yang tersedia di Jakarta bukan cuma Ciliwung saja, tersedia Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi sementara membuka rapat.

"Ini semuanya aku kira harus dilaksanakan pernormalan ulang supaya aliran air yang tersedia di Jakarta bisa ulang normal," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi lebih-lebih menyorot sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Ia meminta pekerjaan ini segera dirampungkan, terhitung berkaitan kasus pembebasan lahan yang jadi halangan selama ini.

"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu terhitung th. ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya bersama dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan kasus pembebasan lahannya," kata dia.

Selain Anies Baswedan, ada terhitung Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bupati Bogor Ade Yasin.

Jokowi meminta para kepala daerah berikut bekerja sama didalam menangani kasus banjir yang melanda lokasi mereka.

Adapun didalam peluang tersebut, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Itu Tugas Pak Menteri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo untuk laksanakan normalisasi dan naturalisasi sungai di Ibu Kota.

Anies menyebut, normalisasi dan naturalisasi sungai di seluruh Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh dikarenakan itu, ia meminta wartawan bertanya berkenaan target sementara normalisasi sungai berikut kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies sesudah rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020) petang.

Panggil Anies Baswedan ke Istana, Jokowi Minta Segera Normalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Anies terhitung mengatakan, sementara ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada penanganan korban banjir.

Sementara itu, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang harus dilaksanakan bersama Kementerian PUPR.

"Jadi sebenarnya pada selanjutnya kita sama-sama supaya komprehensif berasal dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma berkata di hilir," kata dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera laksanakan normalisasi seluruh sungai yang tersedia di Ibu Kota.

Instruksi itu disampaikan Jokowi sementara memanggil Anies dan sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).


Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..! 



AGEN SBOBET | AGEN IBCBET | SABUNG AYAM

"Perlu aku sampaikan sungai yang tersedia di Jakarta bukan cuma Ciliwung saja, tersedia sungai pesanggrahan, cipinang, buaran, sungai bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi sementara membuka rapat.

"Ini semuanya aku kita harus dilaksanakan pernormalan ulang supaya aliran air yang tersedia di Jakarta bisa ulang normal," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi lebih-lebih menyorot sodetan Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Ia meminta pekerjaan ini segera dirampungkan, terhitung berkaitan kasus pembebasan lahan yang jadi halangan selama ini.

"Saya minta yang sodetan ciliwung menuju ke BKT itu terhitung th. ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya bersama dengan gubernur untuk bisa menyelesaikan kasus pembebasan lahannya," kata dia.



Image and video hosting by TinyPic

Sebut Tak Ada Tawar Menawar soal Keadaulatan Negara, Presiden Jokowi Bertolak ke Natuna



CINTABERITA - Presiden Joko Widodo bertolak menuju KabupatenNatuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Seperti dikutip dari siaran pers resmi, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 07.35 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Selesai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.


Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.


Bandar Togel Singapore | Bandar Togel | Togel Online Terpercaya 

Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna ini.

Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah ini, Jokowimenegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Presiden Jokowi Bertolak ke Natuna, Sebut Tak Ada Tawar Menawar soal Keadaulatan Negara

Pemerintah Kejar Pembangunan Pangkalan Nelayan di Natuna

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah segera mempercepat pembangunan pangkalan nelayan di Natuna.

Ini dilakukan untuk merespon kapal asing asal China yang mencuri ikan di perairan Natuna.

Luhut mengakui bahwa pembangunan pangkalan nelayan merupakan proyek lama yang kunjung belum selesai. Namun dirinya berjanji bahwa tahun ini pangkalan tersebut akan selesai.

" Sudah bertahun-tahun kita persiapkan nelayan kita. Tapi pangkalan nelayan di Natuna tidak pernah siap. Sekarang akan kita paksa. Saya sudah bicara dengan menteri KKP, dan ini harus siap tahun ini," ucapnya saat ditemui di Kantornya Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, selama ini banyak nelayan Indonesia yang kesulitan melaut ke perairan Natuna untuk mencari ikan, yang menyebabkan kapal China sering mencuri ke Natuna.

Luhut mengatakan pangkalan tersebut nantinya ditunjukan untuk nelayan pantai Utara (jawa) dan Sumatera yang ingin menangkap ikan di Natuna.

" Nelayan dari pulau Jawa utara dan Sumatera ke sana tidak pernah jalan mengambil ikan di perairan ZEE Natuna, sekarang kita akan benerin," ucapnya. 

Image and video hosting by TinyPic

VIRAL, Petisi Online Pencopotan Anies Baswedan Sebagai Gubernur




CINTABERITA - Kinerja gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jadi sorotan menyusul moment banjir yang melanda wilayah Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya.

Bahkan, muncul petisi online yang menghendaki Anies dicopot dari posisi Gubernur DKI Jakarta.

Hingga Sabtu (4/1/2020) sore kemarin, sebanyak 210.611 orang udah menopang petisi yang beredar viral tersebut.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Petisi tersebut dicanangkan oleh akun 'Opini Kamu'.

Tertulis dalam petisi tersebut, Anies Baswedan diakui gagal dalam pengambilan berbagai macam arah kebijakan dan keputusan.

Berikut mengisi petisi tersebut :

VIRAL, Petisi Online Pencopotan Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta

"Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan udah sebabkan DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia makin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan.

Mulai membengkaknya APBD DKI Jakarta 2018, gaji TGUPP yang tembus 70-an orang bersama cost gaji puluhan juta rupiah per kepala per orang, banjir muncul kembali, diskotik yang ditutup membuka kembali, sampah menumpuk di mana-mana,

pohon plastik, PKL yang merajalela mengambil alih badan trotoar, naiknya NJOP, susahnya mendapat layanan publik dan kesehatan, rusunawa yang tidak terurus, trotoar Senayan yang tidak kunjung selesai,


Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..! 
AGEN SBOBET | AGEN IBCBET | SABUNG AYAM 


tiang bendera peserta ASIAN GAMES 2018 yang cuma ditopang bambu kecil yang dibelah, bongkar pasang jalur sepeda dan trotoar, pencantuman anggaran aneh miliki nilai miliaran di APBD 2020

dan paling akhir gara-gara ketidakbecusannya, banjir besar selanjutnya melanda di hampir semua wilayah DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 yang sebabkan kerugian material dan korban meninggal.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!"


Image and video hosting by TinyPic

Kapal China Menantang, Bertahan Curi Ikan di Perairan Natuna, TNI Tambah Kekuatan 6 Kapal Perang



CINTABERITA - Meski PBB telah mengambil keputusan klaim China atas perairan Natuna melalui sembilan garis putus-putus atau nine dash line tidak berdasar, kapal kapal Negeri Tirai Bambu ini membandel dan bertahan di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Hingga Minggu (5/1/2020), masih tersedia dua kapal Coast Guard China dan satu kapal pengawasan perikanan milik pemerintah China di timur Laut Natuna.

Tiga kapal itu tengah jalankan pengawasan pada KIA China yang tengah menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia, berjarak kurang lebih 130 mil berasal dari perairan Ranai, Natuna.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, kapal-kapal berikut terkesan enggan pergi berasal dari lokasi timur Laut Natuna, Ini nampak berasal dari dua unsur kapal berasal dari Bakamla yang telah jalankan komunikasi.

Namun, kapal-kapal China berikut tetap bertahan.

"Kemarin tersedia empat kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan pas ini kita jadi dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran," kata Yudo, seperti dilansir Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Yudo menjelaskan, untuk mengusir kapal China yang memasuki lokasi kedaulatan Indonesia, tidak tersedia batas pas toleransi.

"Dalam perihal ini, tidak tersedia batas waktu, gara-gara itu operasi sehari-hari yang digelar di Natuna.

Karena tingkat kerawanannya maka kita tingkatkan pengamanannya. Jadi batas waktunya, ya sampai mereka nampak berasal dari lokasi kedaulatan Indonesia," paparnya.

Untuk pas ini Yudo dapat berkantor di Natuna sampai kasus ini dapat diselesaikan.

Yudo menunjukkan kapal nelayan China menangkap ikan dengan manfaatkan pukat harimau yang ditarik dua kapal di laut Natuna, Kepulauan Riau.


"Berdasarkan pantauan kita berasal dari udara, mereka sesungguhnya nelayan China yang manfaatkan pukat harimau,"
katanya.

Dia menyampaikan pukat harimau di Indonesia dilarang oleh pemerintah melalui ketentuan menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Terakhir kali nelayan China manfaatkan pukat harimau di laut Natuna kurang lebih th. 2016 silam, di mana
saat itu TNI menangkap dua kapal negara asing tersebut.

Sejak penangkapkan itu, lanjutnya, tak tersedia lagi nelayan China yang berani menangkap ikan di Natuna.

Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..! 


 AGEN SBOBET | BERITA BOLA | AGEN IBCBET 

Namun, sekarang mereka singgah lagi menjarah potensi laut Indonesia.

Uji Nyali Prabowo sampai Mahfud MD

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa China tengah menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju soal batas lokasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Memanasnya isu Natuna Utara dapat menjadi tidak lepas berasal dari usaha China untuk jelas reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi (Joko Widodo) berkaitan klaim China di Natuna Utara," ucap Hikmahanto seperti  dikutip berasal dari Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Menurut Hikmahanto, perihal serupa dulu dilaksanakan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Jokowi juga dengan tegas menampik Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai batas teritorialnya.

Menurut Pemerintah China, lokasi perairan Natuna masuk di dalam Nine Dash Line.

Bahkan pas itu, tepatnya pada 2016, Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna, di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

Hikmahanto pun mempertanyakan langkah yang dapat diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan juga Kepala Badan Keamanan Laut.

Menantang, Kapal China Bertahan Curi Ikan di Perairan Natuna, TNI Tambah Kekuatan 6 Kapal Perang

Menurut dia, Pemerintah Indonesia wajib menunjukkan komitmen pada lokasi zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

"Momentum inilah yang selayaknya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia berkaitan Natuna Utara," kata Hikmahanto.

"Untuk menunjukkan komitmen ini tersedia baiknya para wajah baru di kabinet jalankan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang tengah berlayar di perairan tersebut," ujar dia.

Nine dash line merupakan garis yang dibikin sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dasar klaim lokasi China atas nyaris seluruh perairan Laut China Selatan sesungguhnya telah dipatahkan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 silam.

Ini bermula sesudah negara tetangga Indonesia, Filipina, mengajukan mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB.

PCA telah memicu putusan perihal sengketa di Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina, meski Beijing secara tegas menampik putusan PCA itu.

Bahkan, sejak awal China menampik gugatan Filipina itu, dengan dalih gugatan itu adalah langkah konfrontatif untuk menyelesaikan sengketa.

Absennya China di dalam persidangan, seperti ditegaskan oleh PCA, tidak kurangi yurisdiksi PCA atas kasus tersebut.

Secara umum putusan Mahkamah mengabulkan nyaris seluruh gugatan Filipina, dan menihilkan klaim maupun tindakan RRT di Laut China Selatan.

China juga menunjukkan tidak terikat pada putusan PCA itu.

Meski gugatan ke PCA diajukan oleh Filipina, putusan berikut miliki implikasi pada negara-negara ASEAN yang sepanjang ini bersengketa dengan China di Laut China Selatan, tak kecuali Indonesia.




Image and video hosting by TinyPic

Susi Pudjiastuti Singgung Pemerintah Menyikapi Kasus Laut Natuna Utara



CINTABERITA - Perairan Laut Natuna saat ini tengah memanas.

Dikabarkan, kapal laut asing memasuki wilayah Laut Natuna Utara, dengan diikuti pengawalan khusus oleh Kapal China Coast Guard.

Kapal-kapal laut asing ini diketahui tengah melakukan aktivitas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Terkait peristiwa tersebut, mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti angkat suara.

Mantan Menteri yang vokal terhadap tindak pencurian ikan itu memberikan tanggapannya melalui akun Twitternya.

Suka main lotre dan bingung cari bandar lotre online terpercaya.....? Tak Usah Bingung lagi uda gak jaman ini ada bandar oline terpercaya se -indonesia dan paling aman ... hanya dsini dengan minimal dposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka hatimu banyak bonus dan hadiah menarik lainya.

bandar togel | bandar togel terbaik | bandar togel terpercaya 

Ia menegaskan, agar pemerintah menegakkan hukum yang berlaku.

Hukum tersebut sebagai solusi untuk menindak pelaku pencurian ikan, khususnya di Laut Natuna Utara.

Dalam cuitannya, selain mengimbau agar segera ada tindakan tegas terhadap pelaku pencuri ikan, Susi juga menyinggung hal lain.

"Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing."

"Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF."

"Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara," tulisnya dalam akun Twitter @susipudjiastuti, Sabtu (4/1/2020).

"Perlakukan Pencuri Ikan dengan penegakan hukum atas apa yg merrka lakukan. Dan ini berbeda dengan menjaga Persahabatan atau iklim investasi," tulis akun @susipudjiastuti, Sabtu (4/1/2020).



Image and video hosting by TinyPic

Anies Memilih Menghindar Polemik Sebab Banjir Jakarta: "Kalau Mau Debat Nanti Aja"



CINTABERITA  - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih pilih menjauhkan polemik banjir ibu kota yang disebut sebab mandeknya proyek naturalisasi kali Ciliwung.

Ketimbang menanggapi lebih jauh, Anies pilih menjauhkan kasus tersebut dan fokus terhadap pemenuhan kepentingan warga yang terdampak banjir.

"Begini, saya menjauhkan berpolemik dulu sekarang. Sekarang ini kami peduli warga supaya mampu mampu area tinggal layak, mampu ulang ke rumahnya, mampu beraktvitas," kata Anies di pintu air Manggarai, Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Kata dia, lebih baik kasus penyebab banjir Jakarta dibahas sehabis situasi sembuh secara keseluruhan. Jika sepenuhnya udah ulang normal, Anies mengaku bakal siap diajak berdebat soal masalah ini.

Untuk sementara ini, fokus pikirannya tetap mengakomodasi keperluan warga.

"Kalau rela berdebat perihal sebab, nanti aja sehabis selesai. Nanti kami siap untuk berdiskusi. Sekarang, kami peduli warga yang lebih memerlukan," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, pada mulanya berlangsung silang pendapat pada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta, usai diguyur hujan lebat belasan jam.

suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung  tunggu apa lagi ....!



Dalam konferensi pers di kawasan Monas Rabu (1/1) kemarin, Basuki mengatakan dari total 33 kilometer panjang kali Ciliwung, baru 16 kilometer saja yang udah dinormalisasi.

Alhasil, panjang kali yang belum dilakukan normalisasi berdampak terhadap luapan permukaan air sampai menggenangi wilayah sekitarnya.

Menurut Basuki wajib diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Mendengar pengakuan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggah.

Menurut dia, sepanjang tak ada pengendalian aliran air dari Selatan, maka upaya apa-pun yang dilakukan Jakarta untuk menanggulangi limpahan air itu tidak kemungkinan mampu berdampak signifikan.

"Mohon maaf pak menteri saya wajib berpandangan sebab tadi bapak menyampaikan. Jadi, sepanjang air dibiarkan dari Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kami jalankan di pesisir terhitung di Jakarta tidak bakal mampu mengendalikan," ucap Anies.

Ia pun mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang selamanya dilanda banjir terhadap Maret lalu, walau bentangan sungai di wilayah tersebut udah di normalisasi.

"Artinya, kuncinya itu ada terhadap pengendalian air sebelum akan masuk terhadap kawasan pesisir," tahu dia.


Image and video hosting by TinyPic

Prabowo Restui Menantu Jokowi Bobby Nasution Maju Pilkada Medan



CINTABERITA  - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan partainya kemungkinan besar akan menolong menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan.

Arief mengatakan Bobby sendiri telah lakukan komunikasi bersama DPC Kota Medan.

Arief tidak memungkiri bahwa di dalam saat dekat Bobby akan menghubungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mulanya Arief menceritakan bisnis Bobby di Medan berjumpa bersama DPC Partai Gerindra dan dirinya di dalam rangka ikuti kontestasi Pilkada 2020 nanti.

"Bobby telah lakukan pertemuan bersama pengurus di daerah, terutama di DPC kota Medan, Gerindra," kata Arief di acara 'KABAR PETANG' kanal Youtube tvOneNews, Rabu (18/12/2019).

"Dan sehabis itu Bobby kebetulan mengajak berjumpa bersama saya, untuk kemungkinan Gerindra akan mengusung Bobby," tambahnya.

Arief bercerita dirinya dan Bobby punyai jalinan yang baik. Hal selanjutnya lantaran ayah Bobby Nasution, Erwin Nasution merupakan sahabatnya.

"Almarhum ayah Bobby adalah teman saya di serikat pekerja BUMN," tutur Arief.

"Saya memahami benar ayahnya terhitung orang baik, orang yang benar-benar hiraukan bersama masyarakat," imbuhnya.

]Karena mengenal figur Bobby bersama baik, Arief mengatakan ada kemungkinan kuat Gerindra mampu mengusung Bobby untuk maju di dalam Pilkada 2020 nanti.

"Saya bilang Bobby kamu terkecuali sudi maju saya pikir Gerindra akan mampu mengusung kamu," kata Arief.

Arief terhitung tidak memungkiri nantinya Bobby di dalam saat dekat akan mengadakan pertemuan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Dan tidak lama lagi kemungkinan akan berharap saat berjumpa bersama Ketua Umum kita Pak Prabowo Subianto," jelasnya.

Pertemuan Prabowo Subianto dan Bobby Nasution pun selanjutnya terjadi, hal ini kelihatan dari tulisan Facebook Wakil ketua DPD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso.

Sugiat Santoso mengungah foto pertemuan Prabowo Subianto dan Bobby Nasution, Sabtu (28/12/2019).

"Info terbaru ; Hari ini Bobby Nasution telah bersilahturahmi bersama Bapak H Prabowo Subianto sekaligus mendiskusikan soal Pilkada Kota Medan th. 2020. Udah, gitu aja," tulisnya di dalam caption foto unggahanya tersebut.

Ketika di konfirmasi kepada Sugiat Santoso mengenai foto pertemuan di account Facebooknya tersebut, Sugiat membenarkan.

Ia mengatakan bahwa ia mendapat foto selanjutnya dari seorang rekannya yang ikut di dalam pertemuan Prabowo dan Bobby.

Menurut Sugiat di dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto telah merestui Bobby Nasution maju sebagai Calon Wali Kota Medan.

"Hasil pertemuannya, pak Prabowo telah merestui Bobby Nasution. Gerindra mendukungnya," ujar Sugiat dari lanjutan telepon.

Ketika ditanya siapa yang akan mendampingi Bobby Nasution, Partai Gerindra masih belum memutuskan.

"Kalau Bobby telah direstui. Siapa pasangan wakilnya belum diputuskan," ujarnya.

Terkait Dahnil Anzhar Simanjuntak yang dulu memiliki rencana maju sebagai calon Wali Kota Medan menurut Sugiat tidak berlaku lagi.

"Kalau Dahnil kan semenjak pak Prabowo ditunjuk jadi Menhan telah mengurungkan niatnya maju. Karena pak Prabowo memintanya menolong Prabowo sebagai juru berbicara di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Usai pertemuan Prabowo Bobby, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono lagi berkomentar. 

Arief Poyuono menyebut angka 90 persen, Partai Gerindra akan mengusung Bobby Nasution.

"Sudah 90 % Gerindra di medan akan usung Bobby," kata Arief Poyuono saat di konfirmasi  Sabtu.



suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung  tunggu apa lagi ....!

BANDAR DOMINO99 | AGEN BANDARQ | AGEN POKER


Arief Poyuono mengaku yakin, Bobby Nasution akan menang.

Bahkan Arief Poyuono menyebut, dirinya dan Bobby Nasution punyai jalinan yang baik.

Hal selanjutnya lantaran ayah Bobby Nasution, Erwin Nasution merupakan sahabatnya.

"Semua kawan-kawan ayahnya di serikat pekerja BUMN dan FSP BUMN di Sumatera Utara akan memberi tambahan pertolongan penuh," kata Arief Poyuono.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan selanjutnya merupakan silaturahmi biasa.

"Hari ini silaturahmi Bobby Nasution, saya yang antar," ujar Dasco kepada Tribunnews, Sabtu, (28/12/2019).

Menurut Dasco, sebagai akan calon wali kota Medan, Bobby Nasution akan menggelar safari politik.

Saat ini giliran Bobby menemui Ketua Umum Gerindra.

"Ya tadi hanya bilang komunikasi bersama semua partai politik aja dulu. Belum ada kita berbicara itu," katanya.

Dalam kesempatan selanjutnya menurut Dasco, Bobby mengemukakan niatannya untuk maju di dalam Pilwalkot Medan.

Gerindra sendiri belum memastikan siapa yang akan diusung di dalam Pilwalkot yang digelar pada th. depan.

Hanya saja menurut Dasco, Bobby merupakan orang pertama di luar Gerindra yang di terima Prabowo mengulas mengenai Pilkada.

"Akhir Januari semua Pilkada baru akan diputuskan di Gerindra," pungkas Dasco.

Sebelumnya terhitung diberitakan Bobby Nasution telah berkunjung ke kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai akan calon Wali Kota Medan, Selasa (3/12/2019).

Selain berkunjung ke PDIP, Bobby Nasution terhitung diketahui pergi Kantor DPD Partai Golkar Medan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Wali Kota Medan, Jumat (13/12/2019).


Image and video hosting by TinyPic\

Perintah Tegas Jokowi pada Ahok yang Harus Diselesaikan Paling Lama 3 Tahun Ini



CINTABERITA - Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyempatkan diri meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Di kilang tersebut, Jokowi menginstruksikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membereskan masalah TPPI kurang dari 3 tahun.

"Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun," kata Jokowi seperti dikutip Kompas.com dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).

Dia meminta penyelesaian kilang TPPI bisa dilakukan secepat mungkin.

Soal bagaimana proses membereskannya, hal itu sepenuhnya diputuskan Ahok bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina.

"Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri," tegas Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini berujar, dirinya sudah cukup kesal pembangunan kilang di Indonesia molor bertahun-tahun. Padahal pembangunan kilang baru masuk dalam program Nawacita yang digagasnya.

"Lalu kapan selesainya? Saya juga sudah cukup lama menunggu. Sudah lima tahun," ucap Jokowi.

Menurutnya, jika dari satu kilang yakni TPPI sudah beroperasi, dampaknya cukup besar menekan impor migas, sehingga bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan.

"Apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun," ungkap dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019.

Apalagi, sambungnya, kilang TPPI tak cuma memproses BBM, tetapi juga menghasilkan produk turunan minyak atau petrokimia.

"Kilang TPPI sudah dibangun sejak lebih 20 tahun lalu, namun tersendat karena beberapa masalah," kata Jokowi.

"Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangunnya menjadi pabrik petrokimia terpadu yang dapat menghasilkan produk aromatik dan juga penghasil BBM, dari premium, pertamax, elpiji, solar, sampai kerosene. Semuanya," tambahnya.

Respon Ahok

Impor migas masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019.

Tugas berat inilah yang kini berada di pundak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ahok menyatakan perlu gerak cepat membereskan masalah TPPI agar impor BBM tak semakin membebani neraca.

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok.

Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.

"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok.

Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.

"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.


suka bermain poker .... gabung aja disini di jamin aman dan terpercaya se-indonesia banyak bonus-bonus menarik disini hanya minimal deposit 25.000 kamu bisa bermain sesuka kamu .. buruan gabung tunggu apa lagi ....! 

BANDAR DOMINO99 |  AGEN BANDARQ | AGEN POKER 

Ahok sendiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu.

Di Pertamina, Ahok didampingi oleh mantan Dirut Holding Tambang Budi Gunadi Sadikin.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

Penunjukan Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di Pertamina sempat menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.
Selain soal impor BBM, pekerjaan rumah lainnya yang harus dibereskan Ahok yakni soal penyelesaian realisasi B30.

Dia juga ditantang untuk menyelesaikan persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Utang pemerintah ke Pertanina cukup besar. Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya. 


Image and video hosting by TinyPic\

 
Copyright © 2014 Cinta Berita. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger